Bekasi (Bekasinesia.com)–Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Pemerintah Kota Bekasi, Arwani, menegaskan pentingnya peran organisasi pelajar dalam mendukung program pembangunan kepemudaan di Kota Bekasi. Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber pada Seminar Pendidikan bertema “Mewujudkan Bekasi Cerdas Iman dan Ilmu dengan Optimalisasi Kolaboratif” di Aula Lantai III DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (14/2/2026).
Kegiatan tersebut merupakan rangkaian Pelantikan Pengurus Daerah Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KBPII) Bekasi Raya periode 2026–2030.
Dalam pemaparannya, Arwani menegaskan bahwa Pelajar Islam Indonesia (PII) memiliki irisan langsung dengan tugas Dispora.
“Saya ingin cerita tentang Pemerintah Kota Bekasi, karena bagaimanapun KBPII Bekasi ini adalah bagian dari organisasi yang ada di Kota Bekasi. Walaupun seminarnya tadi ada kata-kata pendidikan, namun Dinas Kepemudaan dan Olahraga ini yang diurusin dua: pemuda dan olahraga. KB PII walaupun KB-nya rata-rata pemuda senior, tapi PII-nya ini sebenarnya objek kami,” ujar Arwani.
Ia menjelaskan, usia produktif atlet dan pemuda berada pada rentang usia pelajar, sehingga pembinaan kepemudaan tidak bisa dilepaskan dari peran organisasi pelajar.
“Usia prestasi atlet itu rata-rata dari 14 sampai 21 tahun sudah peak, 21 ke atas sudah decline. Nah berarti kan ngomong pelajar,” katanya.
Arwani menekankan, Pemerintah Kota Bekasi tidak dapat menjalankan program secara optimal tanpa dukungan masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan.
“Secara umum Pemerintah Kota Bekasi enggak bisa melakukan ini kalau tanpa kerja Bapak Ibu sekalian, masyarakat Kota Bekasi khususnya KBPII dan PII-nya untuk menjalankan program-program kami sehingga itu terimplementasi dengan baik,” ucapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kaderisasi sebagai bagian dari keberlanjutan sistem pemerintahan.
“PII melakukan kaderisasi ini bukan hanya untuk PII-nya sebetulnya, bagaimana melahirkan Kadispora berikutnya, melahirkan Wali Kota berikutnya, melahirkan Wakil Wali Kota berikutnya. Jadi visinya harus besar,” tegasnya.
Menurut Arwani, organisasi kepemudaan perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama di era digital.
“Kalau zamannya sekarang zaman digital, maka pengurus pun harus berinovasi. Bagaimana cara merekrut kader dengan model yang hari ini orang bisa menarik. Dulu mungkin rapat harus bertemu muka, sekarang barangkali lewat Zoom sudah cukup,” ujarnya.
Ia juga mendorong organisasi pelajar agar menunjukkan kontribusi nyata di tengah masyarakat, termasuk dalam penanganan bencana dan kegiatan sosial.
“Misalnya ada musibah banjir, KBPII maupun PII harus hadir di tengah-tengah itu. Tunjukkan bahwa kita punya kepedulian. Jadi ketika ada apa-apa, pemerintah lihat, ‘Oh, anak-anak PII ini ada kontribusinya,’ bukan cuma sekadar aksi atau demo saja, tapi ada kerja nyatanya,” katanya.
Dalam konteks pembangunan pemuda, Arwani mengingatkan pentingnya mengacu pada Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
“Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, memang ada tiga pilar utama tugas pemerintah, yaitu penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi konstruktif dengan pemerintah daerah.
“Jangan datang-datang kasih proposal, kagak ada kegiatannya. Datang itu report, ‘Pak, kami sudah melakukan ini, progresnya untuk masyarakat ini.’ Saya pikir itu lebih konstruktif,” ujarnya.
Menutup paparannya, Arwani menegaskan bahwa pemerintah akan hadir jika organisasi kepemudaan mampu membangun kolaborasi yang solutif.
“Yang penting konstruktif, pemerintah pasti hadir,” pungkasnya.*
