JAKARTA (Bekasinesia.com)–Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan komitmen Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan arah perekonomian nasional pada amanat konstitusi melalui penerapan Ekonomi Pancasila.
Hal itu disampaikan Zulkifli saat memberikan pidato kunci dalam Muktamar V Wahdah Islamiyah di Aula Gedung Pertemuan Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (22/8/2026).
Zulkifli mengkritik penerapan sistem ekonomi pasar bebas yang menurut dia telah mendominasi perekonomian Indonesia selama hampir tiga dekade setelah reformasi. Menurutnya, kondisi tersebut membuat kekuatan modal menjadi salah satu penentu utama dalam persaingan ekonomi.
“Selama 28 tahun setelah reformasi, kita menjalankan ekonomi pasar bebas di mana yang kuat modalnya yang menang. Pak Prabowo ingin mengembalikan ini sesuai cita-cita pendiri negeri, yaitu Ekonomi Pancasila sebagaimana diamanatkan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945,” ujar Zulkifli.
Dia menegaskan pengelolaan kekayaan alam harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut dia, keberpihakan kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial.
Zulkifli juga menempatkan swasembada pangan sebagai bagian dari kedaulatan nasional. Pemerintah, kata dia, berupaya melindungi sekitar 60 juta petani dan nelayan agar tidak semakin terpinggirkan secara ekonomi.
“Kalau kita tidak swasembada, petani kita tetap menjadi yang termiskin. Lama-kelamaan sawahnya dijual dan 80 persen petani kita berubah menjadi buruh tani. Apapun kebijakannya, harus ada keberpihakan terlebih dahulu. Itu yang namanya keadilan sosial,” katanya.
Untuk memperkuat kemandirian pangan, pemerintah melakukan reformasi regulasi. Zulkifli menyebut sebanyak 35 regulasi berupa PP, Perpres, Inpres, dan Keppres telah diterbitkan dalam kurun waktu sekitar 1,5 tahun.
Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah penyederhanaan tata kelola pupuk bersubsidi. Menurut Zulkifli, sebelumnya terdapat 145 aturan yang membuat penyaluran pupuk menjadi lebih kompleks.
Pemerintah kemudian menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak 22 Oktober 2025. Kebijakan tersebut, menurut dia, diikuti peningkatan penyerapan pupuk bersubsidi sebesar 58 persen menjadi 9,5 juta ton pada 2025.
Pemerintah juga menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering sebesar Rp6.500 per kilogram dan jagung pipilan kering Rp5.500 per kilogram melalui Instruksi Presiden Nomor 10.
Zulkifli menyebut kebijakan tersebut turut mendorong surplus beras nasional hingga 4,2 juta ton serta penghentian impor beras dan jagung pakan selama 2025–2026.
Dia juga menyampaikan Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat dari 116 pada 2024 menjadi 125 pada 2025 dan diproyeksikan mencapai 127 pada 2026.
Selain sektor pangan, pemerintah mendorong pemerataan ekonomi melalui penguatan Koperasi Merah Putih di desa-desa. Koperasi tersebut diarahkan menjadi offtaker hasil produksi petani, peternak, dan nelayan sekaligus pusat distribusi bantuan sosial.
“Ekonomi kita harus berbasis ekonomi kerakyatan. Indonesia akan terang kalau ada ‘lilin-lilin’ yang menyala di setiap desa melalui Koperasi Merah Putih,” ujar Zulkifli.
Menurut dia, koperasi desa diharapkan dapat memperkuat fungsi keuangan dan logistik sekaligus membantu menciptakan harga pangan yang lebih adil bagi masyarakat.
Kebijakan tersebut juga dikaitkan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan menekan persoalan stunting.
Mengakhiri pidatonya, Zulkifli mengajak keluarga besar Wahdah Islamiyah menjaga persatuan nasional. Menurut dia, persatuan akan menjadi modal penting bagi penguatan ekonomi dan politik Indonesia.
“Kalau kita bersatu dan kompak, kita akan menjadi kekuatan ekonomi dan politik yang sangat kuat,” katanya.*
